DISKOMINFO KOTA TASIKMALAYA BERBAGI INFORMASI "KEMNAKER BERSAMA DIREKTUR PENGAWASAN KERJA BERHASIL KEMBALIKAN PEKERJA ANAK KEDUNIA PENDIDIKAN" SEBANYAK 80.555 ANAK

MARULI A.HASOLOAN.(Plt) Dirjen KEMNAKER:"DENGAN KIBPA INDONESIA TAHUN 2022 BEBAS PEKERJA ANAK" Surat Kabar "DiNAMIKA KEADILAN"-Menyuarakan Kepentingan Rakyat_ Senin,09-06-2017,Dinas komunikasi dan informatika kota tasikmalaya melalui seksi pengelolaan saluran komunikasi informasi publik (IKING),bersama BIRO HUMAS KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Menyampaika bahwa pada tanggal 12-06-2017,jakarta di halaman kemnaker trelah dilaksanakan memperingati bulan MENENTANG PEKERJA ANAK NAASIONAL,Yang diperingati tiap bulan juni dan hari itu di jadikan hari DUNIA MENETANG PEKERJA ANAK setiap tahun tepatnya 15 juni.pada hari tersebut kemnaker INDONESIA telah luncurkan kampanye "INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK (KIBPA),yang aman kibpa ini merupakan langkah awal dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak.dan ini juga merupakan babak baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang terencana dan sistematis di mulai dari peningkatan sumber daya manusia ,serta salah satu upaya kemnaker RI mempercepat terwujudnya peta jalan (ROAD MAP) INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK TAHUN 2022. "Pemerintah ingin wujudkan pembangunan diseluruh wilayah indoonesia yang berbasisi kepada penghapusan pekerja anak,melalui pengintegrasian komitmen semua pamangku kepentingan yaitu;pemerintah,dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainbility development)"kata(plt) dirjen pembinaan dan pengaawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kesehatan kerja (K3),Maruli A.Hasoloan program KIBPA ini sebagai upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa indonesia,caranya melalui pendekatan dan penghapusan pekerja anak. Masalah pekerja anak bukanlah masalah sderhana,akan tetapi ini adalah masalah yang sangat kompleks dan lintas sektoral,sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menangani dan menyelesaikan masalah pekerja anak.,oleh karena itu kata maruli seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran dan terlibat secara efektif untuk mengeluarkan anak dari dunia kerja!!!dan memberikan perlindungan anak yang hak-haknya dan martabatnya agar dapt hidup tumbuh ,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya,pemerintah menyadari tidak semua anak indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh hak-haknya secara penuh.namun pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar,bermain,bergembira,berada dalam suasana damai,mendapatkan kesempatan mendapatkanfasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan mental,sosial serta intelektuanya. Maruli berharap KIBPA ini menjadi momentum untuk mewujudkan kebangkitangenerasi penerus bangsa indonesia yang lebih berkualitas dan kuat yakni generasi yang mampu menjawab semua tantangan zaman ,agar nantinya dapat mengambil peran dalm pembanguna IONDONESIA,Sementara itu,direktur NORMA KERJA,PEREMPUAN DAN ANAK,AMRI AK,mengungkapkan melalui kegiatan pengurangan pekerja anak dalm rangka mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH)),secara keseluruhan semenjak dari tahun 2008 hingga akhir tahun 2016 KEMNAKER telah berhasil menarik 80.555 PEKERJA NAK UNTUK DIKEMBALIKAN KE DUNIA PENDIDIKAN,PAda tahun 2016 sendiri telah ditarik 16.500 pekerja nak untuk dikembalikan kedunia pendidikan,melalui kegiatan PPA-PKH.sedsangkan pada tahun 2017 ini pemerintah menargetkan 17.000 anak dari seluruh indonesia ,yang mana program PPA-PKH merupakan program NASIONAL yang telah tertuang dalam RPJMN dan bertujuan untuk mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan yang pelaksanaan nya memerlukan senergitaas antara klementrian terkait baik pemerintah daerah,dunia uasaha dan masyarakat luas . LAMHOT SIADARI (ARY) / ELAN SUMARLAN