DISKOMINFO KOTA TASIKMALAYA BERBAGI INFORMASI "KEMNAKER BERSAMA DIREKTUR PENGAWASAN KERJA BERHASIL KEMBALIKAN PEKERJA ANAK KEDUNIA PENDIDIKAN" SEBANYAK 80.555 ANAK

MARULI A.HASOLOAN.(Plt) Dirjen KEMNAKER:"DENGAN KIBPA INDONESIA TAHUN 2022 BEBAS PEKERJA ANAK" Surat Kabar "DiNAMIKA KEADILAN"-Menyuarakan Kepentingan Rakyat_ Senin,09-06-2017,Dinas komunikasi dan informatika kota tasikmalaya melalui seksi pengelolaan saluran komunikasi informasi publik (IKING),bersama BIRO HUMAS KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Menyampaika bahwa pada tanggal 12-06-2017,jakarta di halaman kemnaker trelah dilaksanakan memperingati bulan MENENTANG PEKERJA ANAK NAASIONAL,Yang diperingati tiap bulan juni dan hari itu di jadikan hari DUNIA MENETANG PEKERJA ANAK setiap tahun tepatnya 15 juni.pada hari tersebut kemnaker INDONESIA telah luncurkan kampanye "INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK (KIBPA),yang aman kibpa ini merupakan langkah awal dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak.dan ini juga merupakan babak baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang terencana dan sistematis di mulai dari peningkatan sumber daya manusia ,serta salah satu upaya kemnaker RI mempercepat terwujudnya peta jalan (ROAD MAP) INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK TAHUN 2022. "Pemerintah ingin wujudkan pembangunan diseluruh wilayah indoonesia yang berbasisi kepada penghapusan pekerja anak,melalui pengintegrasian komitmen semua pamangku kepentingan yaitu;pemerintah,dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainbility development)"kata(plt) dirjen pembinaan dan pengaawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kesehatan kerja (K3),Maruli A.Hasoloan program KIBPA ini sebagai upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa indonesia,caranya melalui pendekatan dan penghapusan pekerja anak. Masalah pekerja anak bukanlah masalah sderhana,akan tetapi ini adalah masalah yang sangat kompleks dan lintas sektoral,sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menangani dan menyelesaikan masalah pekerja anak.,oleh karena itu kata maruli seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran dan terlibat secara efektif untuk mengeluarkan anak dari dunia kerja!!!dan memberikan perlindungan anak yang hak-haknya dan martabatnya agar dapt hidup tumbuh ,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya,pemerintah menyadari tidak semua anak indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh hak-haknya secara penuh.namun pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar,bermain,bergembira,berada dalam suasana damai,mendapatkan kesempatan mendapatkanfasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan mental,sosial serta intelektuanya. Maruli berharap KIBPA ini menjadi momentum untuk mewujudkan kebangkitangenerasi penerus bangsa indonesia yang lebih berkualitas dan kuat yakni generasi yang mampu menjawab semua tantangan zaman ,agar nantinya dapat mengambil peran dalm pembanguna IONDONESIA,Sementara itu,direktur NORMA KERJA,PEREMPUAN DAN ANAK,AMRI AK,mengungkapkan melalui kegiatan pengurangan pekerja anak dalm rangka mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH)),secara keseluruhan semenjak dari tahun 2008 hingga akhir tahun 2016 KEMNAKER telah berhasil menarik 80.555 PEKERJA NAK UNTUK DIKEMBALIKAN KE DUNIA PENDIDIKAN,PAda tahun 2016 sendiri telah ditarik 16.500 pekerja nak untuk dikembalikan kedunia pendidikan,melalui kegiatan PPA-PKH.sedsangkan pada tahun 2017 ini pemerintah menargetkan 17.000 anak dari seluruh indonesia ,yang mana program PPA-PKH merupakan program NASIONAL yang telah tertuang dalam RPJMN dan bertujuan untuk mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan yang pelaksanaan nya memerlukan senergitaas antara klementrian terkait baik pemerintah daerah,dunia uasaha dan masyarakat luas . LAMHOT SIADARI (ARY) / ELAN SUMARLAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA KEMBALI RAIH WTP

surat kabar"DiNAMIKA REVIEW"-Menyuarakan kepentingan umum_ Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk yang ketiga kalinya berturut turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2016. Bupati mengungkapkan rasa syukur atas diraihnya prestasi membanggaakan ini. “Alhamdulillah di Bulan Suci Ramadhan keluarga besar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kembali dapat penghargaan WTP untuk yang ke-tiga kalinya dari BPK RI perwakilan Jabar. Semua ini tidak lepas dari kepatuhan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan aturan dan rekomendasi lembaga terkait, serta kerjasama yang solid antar SKPD. WTP bukan akhir dari ikhtiar dlm proses pemerintahan, tapi merupakan awal dari meningkatkan disiplin aparatur dalam menuju good government, “ ucap Bupati. Menurut Bupati, prestasi ini hasil perjuangan yang tidak mudah dan kerjasama dari semua pihak di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, karena harus mempertahankan prestasi yang diraih berturut-turut pada dua tahun sebelumnya. Penghargaan inipun menjadi pembuktian keseriusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menata pengeleloaan administrasi pemerintahan. “Pres tasi ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana standar operasional yang telah ditetapkan, termasuk dukungan dari DPRD yang senantiasa bersinergi dengan Pemkab Tasikmalaya. Mempertahankan WTP itu juga sangat sulit butuh kearifan, butuh kepatuhan kita terhadap aturan yang ada dan kepatuhan kita terhadap apa yang direkomendasikan oleh BPK tahun sebelumnya,” tutur Bupati. Dengan diraihnya kembali WTP, Bupati merasa termotivasi untuk segera mewujudkan Program Tasik Siap yang menjadi jargon pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya untuk masa kepemimpinan periode tahun 2016-2021. ”Penghargaan WTP ini merupakan awal yang bagus untuk terus membangun Kabupaten Tasikmalaya dan harus dijadikan kekuatan untuk menghadapi Tasik siap di masa yang akan datang,” ucap Bupati. Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, dalam proses Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2016, masih ada kendala klasik yang umum terjadi pada pemerintahan Kabupaten/Kota. Salah satunya, kata Arman terkait dengan masalah penyusutan atas rehabilitasi (renovasi) aset tetap termasuk juga di dalamnya penyajian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana lainnya di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Arman menjelaskan, ada empat kriteria dalam penetapan WTP sebuah laporan keuangan yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal yuli (kabiro kabupaten tasikmalaya) bersama humas kabupaten tasikmalaya Drs. H. YUSEP YUSTISIAWANDANA,MM

UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-109 TINGKAT KABUPATEN TASIKMALAYA

surat kabar"DiNAMIKA REVIEW"-Menyuarakan kepentingan umum_ Komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam keadaan dan kondisi apapun. Ancaman terhadap NKRI begitu nyata terjadi, bahkan melalui kemajuan teknologi digital, ancaman radikalisme dan terorisme mendapatkan medium baru untuk penyebaran paham dan prakteknya. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara dalam sambutan terulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd pada acara Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bojongkoneng, Singaparna, Senin (22/5/17). Upacara tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,Unsur Muspida, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tasikmalaya, pendidik berprestasi di Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Menkominfo, Bangsa Indonesia saat ini juga menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural. “Munculnya kekerasan dan pornografi, terutama yang yerjadi pada generasi yang masih sangat belia, adalah permasalahan kultural utama bagi bangsa ini yang akhir-akhir ini mengemuka dan memprihatinkan. Ini semua antara lain disebabkan oleh medium baru teknologi digital yang berperan penting dalam penyebaran informasi, baik positif maupun negatif, secara cepat dan massif, “ucap Rudiantara. Rudiantara menuturkan, ketika berbicara tentang lanskap dunia dalam konteks teknologi digital, kita saat ini tengah menghadapi problem kaburnya batas-batas fisik antardomestik dan internasional yang memiliki dua dimensi penting yaitu kecepatan dan cakupan.”Dalam menjaga NKRI, akibat terlambat mengantisipasi kecepatan dan meluasnya anasir-anasir ancaman, karena tidak tahu bagaimana mengambil sikap dalam konteks dunia yang sedang berubah, harus kita hadapi dengan memfokuskann diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter, karena kita dihadapkan pada kompetisi global, “tutur Rudiantara. Dijelaskan Rudiantara, Kerja nyata, kemandirian, dan karakter merupakan kunci untuk memenangkan persaingan pada tingkat global perlu kerja nyata yang tidak lagi mengedepankan pengembangan wacana yang sifatnya seremonial dan tidak produktif, melainkan harus melakukan cara-cara baru penuh inisiatif yang bukan hanya mempertahankan dan memebenarkan cara-cara lama sebagaimana yang telah dipraktikan selama ini. Kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari bukan berarti sesuatu telah benar dan bermanfaat. Kita harus membiasakan yang benar dan bukan sekedar membenarkan yang biasa, “ujar Rudiantara. Mengakhiri sambutannya Rudiantara berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan proses-proses penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efesian. ”Mari pangkas segala proses dengan pelayanan yang berbelit-belit dan berkepanjangan tanpa alasan yang jelas. Mari kita bangun proses-proses yang lebih transparan, tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan, “imbau Rudiantara. Sebelum memberikan sambutan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya memberikan penghargaan kepada 24 orang pendidik dan tenaga pendidikan berprestasi di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 yang terdiri dari guru Taman Kanak-Kanak berprestasi, Kepala taman kanak-kanak berprestasi, guru Sekolah Dasar berprestasi, Kepala Sekolah Dasar berprestasi, pengawas TK dan SD berprestasi, Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi, Kepala Sekolah Menengah Pertama berprestasi, dan pengawas Sekolah Menengah Pertama berprestasi. Usai upacara, dilaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan aplikasi kepustakaan digital kepada 100 sekolah di Kabupaten Tasikmalaya disusul dengan penyerahan dokumen kerjasama Smart City antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan PT.Telkom dalam upaya mendukung program Tasik Siap. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Yusep Yustisiawandana, MM., menyerahkan dokumen kerjasama yang telah ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya Kepada General Manager PT.Telkom Tasikmalaya Wahyudin Dalam implementasi kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Wahyudin mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan oleh PT. Telkom di Kabupaten Tasikmalaya adalah untuk mengembangkan perpustakaan digital di Kabupaten Tasikmalaya. Dijelaskannya, Perpustakaan digital dapat mengakses 5000 buah buku. Terkait smart city, Wahyudin mengajak seluruh jajaran birokrasi melek akan teknologi informasi, dan harus menjadi tanggungjawab semua dari tingkat bawah hingga pimpinan tertinggi, karena hal ini menyangkut akselerasi pelayanan prima terhadap masyarakat yang saat ini telah menjadi pengguna teknologi informasi. yuli (kabiro kabupaten tasikmalaya) bersama humas kabupaten tasikmalaya Drs. H. YUSEP YUSTISIAWANDANA,MM