Surak kabar "DiNAMIKA KEADILAN"
-Menyuarakan Kepentingan Umum-
Melalui Bansos Non Tunai masyarakat diajak untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya
kegiatan pkh penyerahan bantuan sosial non tunai program keluarga harapan(PKH), Kabupaten Tasikmalaya yang bertempat di kecamatan manonjaya Kabupaten Tasikmalaya 21-07-2017, keseluruhan 12 desa baru launcing 2 desa, sebanyak 366 / 2 desa bantuan dari dinas sosial Kabupaten Tasikmalaya.
sebagaimana dengan berita yang kami kutip dari sumber berita detikfinance,meneteri sosial akan menegur pemerintahan daerah yang terkesan laambat menyalurkan beras untuk orang yang layak mendapatkan beras bantuan,berikut penjelasan nya,
Mensos Tegur Pemda yang Lambat Salurkan Beras untuk Orang Miskin
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan sebagian besar daerah telah menyalurkan rastra di atas 70%. Untuk daerah yang penyaluran rastranya belum mencapai 70%, Khofifah meminta agar pemda mempercepat penerbitan surat perintah alokasi rastra ke Bulog agar keluarga penerima manfaat bisa tenang dan bisa menekan laju inflasi.Pemerintah menargetkan sebanyak 14,2 juta KPM bisa menikmati rastra dan sebanyak 1,3 juta KPM dapat menikmati Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2017.
Menurut Khofifah penyaluran bantuan sosial nontunai melalui kartu ini difungsikan untuk menghindari adanya pemotongan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu, dengan diterimakan dalam bentuk kartu pemanfaatan bantuan ini dapat sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memotong rantai kemiskinan masyarakat.Selain itu, KPM juga menerima pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tepat waktu. Pemerintah menyalurkan bansos sebesar 6,04 triliun rupiah dengan total bansos PKH sebesar 2,05 triliun rupiah. Kabupaten Bojonegoro menerima bansos sebesar 254,4 miliar rupiah lebih dengan rincian, bantuan untuk PKH senilai 87,8 miliar rupiah bagi 46.493 keluarga. Bantuan rastra senilai 166,5 miliar rupiah lebih untuk 121.462 keluarga. Sedangkan untuk Disabilitas jumlah bantuan yang diterima sebesar 30 juta rupiah untuk 10 jiwa.
Khofifah berharap dana PKH bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak sekolah dan tidak digunakan untuk kepentingan lebaran. "Ambil uang bansos seperlunya, jangan lantas diambil semua. Uang PKH untuk keperluan sekolah anak-anak, sisihkan juga untuk ditabung," ujar Mensos.Pemerintah sangat fokus dan serius dalam menyiapkan PKH menuju 10 juta penerima pada tahun 2018. Apalagi, lanjutnya, PKH juga memiliki target pada 2019 inklusi keuangan secara nasional mencapai 75%. Dimana PKH merupakan salah satu alat untuk mencapai target tersebut."Penyaluran bansos PKH non tunai menggunakan sistem perbankan telah berkontribusi besar dalam mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia.
Pada tahun 2017 jumlah penerima PKH 6 juta KPM menyumbang 9%. Jika penerimanya diperluas jadi 10 juta KPM pada 2018 maka menyumbang 15,6% inklusi keuangan," papar Khofifah.Mensos mengatakan melalui Bansos Non Tunai masyarakat diajak untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya. Diharapkan dalam jangka panjang ada perubahan pola pikir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 6 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima bantuan sosial secara non tunai mulai bulan Juni 2017. Metode pencairan bansos non tunai menggunakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan.
yuli/ricky
Surak kabar "DiNAMIKA KEADILAN"
-Menyuarakan Kepentingan Umum-
Melalui Bansos Non Tunai masyarakat diajak untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya
kegiatan pkh penyerahan bantuan sosial non tunai program keluarga harapan(PKH), Kabupaten Tasikmalaya yang bertempat di kecamatan manonjaya Kabupaten Tasikmalaya 21-07-2017, keseluruhan 12 desa baru launcing 2 desa, sebanyak 366 / 2 desa bantuan dari dinas sosial Kabupaten Tasikmalaya.
sebagaimana dengan berita yang kami kutip dari sumber berita detikfinance,meneteri sosial akan menegur pemerintahan daerah yang terkesan laambat menyalurkan beras untuk orang yang layak mendapatkan beras bantuan,berikut penjelasan nya,
Mensos Tegur Pemda yang Lambat Salurkan Beras untuk Orang Miskin
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan sebagian besar daerah telah menyalurkan rastra di atas 70%. Untuk daerah yang penyaluran rastranya belum mencapai 70%, Khofifah meminta agar pemda mempercepat penerbitan surat perintah alokasi rastra ke Bulog agar keluarga penerima manfaat bisa tenang dan bisa menekan laju inflasi.Pemerintah menargetkan sebanyak 14,2 juta KPM bisa menikmati rastra dan sebanyak 1,3 juta KPM dapat menikmati Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2017.
Menurut Khofifah penyaluran bantuan sosial nontunai melalui kartu ini difungsikan untuk menghindari adanya pemotongan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu, dengan diterimakan dalam bentuk kartu pemanfaatan bantuan ini dapat sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memotong rantai kemiskinan masyarakat.Selain itu, KPM juga menerima pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tepat waktu. Pemerintah menyalurkan bansos sebesar 6,04 triliun rupiah dengan total bansos PKH sebesar 2,05 triliun rupiah. Kabupaten Bojonegoro menerima bansos sebesar 254,4 miliar rupiah lebih dengan rincian, bantuan untuk PKH senilai 87,8 miliar rupiah bagi 46.493 keluarga. Bantuan rastra senilai 166,5 miliar rupiah lebih untuk 121.462 keluarga. Sedangkan untuk Disabilitas jumlah bantuan yang diterima sebesar 30 juta rupiah untuk 10 jiwa.
Khofifah berharap dana PKH bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak sekolah dan tidak digunakan untuk kepentingan lebaran. "Ambil uang bansos seperlunya, jangan lantas diambil semua. Uang PKH untuk keperluan sekolah anak-anak, sisihkan juga untuk ditabung," ujar Mensos.Pemerintah sangat fokus dan serius dalam menyiapkan PKH menuju 10 juta penerima pada tahun 2018. Apalagi, lanjutnya, PKH juga memiliki target pada 2019 inklusi keuangan secara nasional mencapai 75%. Dimana PKH merupakan salah satu alat untuk mencapai target tersebut."Penyaluran bansos PKH non tunai menggunakan sistem perbankan telah berkontribusi besar dalam mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia.
Pada tahun 2017 jumlah penerima PKH 6 juta KPM menyumbang 9%. Jika penerimanya diperluas jadi 10 juta KPM pada 2018 maka menyumbang 15,6% inklusi keuangan," papar Khofifah.Mensos mengatakan melalui Bansos Non Tunai masyarakat diajak untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya. Diharapkan dalam jangka panjang ada perubahan pola pikir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 6 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima bantuan sosial secara non tunai mulai bulan Juni 2017. Metode pencairan bansos non tunai menggunakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan.
yuli/ricky
